Zannuba Wahid Website

Perempuan sebagai Penengah Konflik Sosial

Dalam berbagai proses politik, peran perempuan kerap masih dianggap sebagai pelengkap. Pandangan demikian berimplikasi pada kurang dilibatkannya perempuan dalam, misalnya, upaya penyelesaian konflik sosial yang marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, kalau kita membaca sejarah dan fakta politik di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, perempuan telah menjadi kekuatan sangat penting dalam setiap upaya menyelesaikan konflik, baik konflik antar-kerajaan di masa lalu, maupun konflik politik antar-elit pada masa pasca kemerdekaan. Denys Lombard dalam Silang Nusa Jawa bahwa mencatat bahwa kaum perempuan di Indonesia memegang peranan penting dan sangat menonjol dalam setiap struktur masyarakat, bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan di masyarakat Asia lainnya.

Mengapa perempuan Indonesia, khususnya perempuan Jawa, bisa mempunyai pengaruh yang sedemikian besar?

Ada beberapa faktor mendasar yang bisa dikemukakan. Pertama, perempuan dalam posisinya sebagai ibu adalah pembentuk jiwa setiap orang sehingga kekuasaan yang dimilikinya bisa mempengaruhi pikiran dan ruang batin yang paling dalam dari setiap manusia. Ali Shariati menyatakan ibu mempunyai peranan yang paling awal dan utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Karena ibu adalah yang memberikan kepadanya struktur dan dimensi ruhaniah. Ia dengan penuh kasih sayang, membelai dan menyusuinya. Ibu pula yang memelihara ruhani dan menanamkan pendidikan awal kepada setiap manusia. Setelah ibu baru ayah yang memberi dimensi lain pada ruhani sang anak, sekolah, masyarakat atau lingkungan, dan kebudayaan umum masyarakat maupun kebudayaan dunia secara global.

Read the rest of this entry »

Jejak Ratu Kalinyamat: Melacak Akar-akar Kepemimpinan Perempuan di Indonesia

Kepemimpinan perempuan di Indonesia memiliki sejarah dan akar budaya yang kokoh dalam tradisi masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lampau. Jika sekarang sada sejumlah tokoh agama (Islam) yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin (presiden), maka perlu diteliti dan dipahami konteksnya. Perbedaan penafsiran adalah soal yang biasa. Karena itu, fatwa ulama yang mengharamkan kepemimpinan perempuan dengan sendirinya akan di-counter oleh fatwa yang membolehkannya.

Menurut KH Abdurrahman Wahid (1989), dalam negara yang secara fiqih termasuk dalam ketegori “negara damai” (dar as-sulh) seperti Indonesia, tidak ada pihak yang bisa memaksakan fatwa kepada umat, termasuk MUI. Karena itu, tidak perlu dilakukan upaya penawaran fatwa secara berlebih-lebihan dan demonstratif, karena akan muncul fatwa lain yang berseberangan atau sikap lain yang tidak difatwakan, seperti sikap diam masyarakat.

Read the rest of this entry »